Pemerintah secara resmi mengumumkan Peningkatan Kualitas Kendaraan umum, dengan fokus utama pada percepatan transisi menuju Kendaraan Umum Listrik di Ibu Kota Baru (IKN) mulai tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari visi IKN sebagai smart forest city yang mengedepankan mobilitas berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peningkatan Kualitas Kendaraan ini tidak hanya mencakup penggantian armada bus konvensional dengan bus listrik berteknologi tinggi, tetapi juga pengembangan sistem Transportasi Cerdas yang terintegrasi penuh. Langkah ini diklaim sebagai tonggak sejarah dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur transportasi publik yang modern dan efisien di Indonesia.

Menurut Kepala Otorita IKN, Bapak Bambang Susantono, dalam konferensi pers pada 15 September 2025, tahap awal Peningkatan Kualitas Kendaraan ini melibatkan pengadaan 500 unit bus listrik berukuran sedang dan besar. Bus-bus ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, termasuk sistem Global Positioning System (GPS) real-time, CCTV internal, dan sensor anti-tabrakan, semuanya untuk menjamin Keamanan Publik dan kenyamanan penumpang. Target utamanya adalah memastikan bahwa pada akhir tahun 2025, 75% dari total armada angkutan massal di zona inti IKN sudah menggunakan energi listrik. Keputusan ini didukung oleh Perbelanjaan Infrastruktur besar-besaran untuk pembangunan depo pengisian daya (charging station) dan jalur bus khusus (Bus Rapid Transit atau BRT).

Pendekatan untuk Peningkatan Kualitas Kendaraan di IKN ini menempatkan teknologi di garis depan. Sistem Transportasi Cerdas yang dikembangkan akan mengintegrasikan seluruh layanan, mulai dari pemesanan tiket melalui aplikasi MaaS (Mobility as a Service) hingga manajemen lalu lintas berbasis AI yang mampu mengatur interval kedatangan bus secara otomatis. Data dari Badan Pengelola Transportasi IKN menunjukkan bahwa sistem ini diprediksi dapat mengurangi waktu tunggu penumpang rata-rata dari 15 menit menjadi di bawah 7 menit. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan transportasi.

Investasi pada Kendaraan Umum Listrik dan Peningkatan Kualitas Kendaraan di Ibu Kota Baru juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Proyek ini mendorong kerjasama dengan produsen otomotif domestik, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2025 yang mewajibkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 50% untuk pengadaan bus listrik. Selain itu, Peningkatan Kualitas Kendaraan umum ini akan didukung oleh personel gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polri untuk memastikan kepatuhan operasional. Dengan fokus pada Kendaraan Umum Listrik dan layanan yang terintegrasi, Ibu Kota Baru berambisi menjadi benchmark bagi kota-kota lain dalam menciptakan sistem transportasi massal yang benar-benar efisien dan ramah lingkungan.