Pembangunan Misi Infrastruktur di Provinsi Riau seharusnya Menjadi Prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sayangnya, kasus korupsi yang menjerat Gubernur Abdul Wahid, terkait fee proyek di Dinas PUPR-PKPP, menunjukkan bahwa misi mulia ini telah tergadai. Uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi.

Kasus ini membongkar praktik pemerasan dan setoran wajib yang dikenal sebagai “jatah preman” di lingkungan Dinas PUPR. Dana tersebut diduga berasal dari markup atau fee penambahan anggaran unit kerja, yang secara langsung mencederai Misi Infrastruktur Riau. Keuntungan para pejabat didapatkan dengan mengorbankan kualitas dan kuantitas proyek. Integritas anggaran pun dipertanyakan.

Ancaman pencopotan jabatan bagi pejabat unit pelaksana teknis (UPT) yang menolak menyetor fee menunjukkan betapa korupsi ini terstruktur dan terorganisir. Ketika Misi Infrastruktur dikendalikan oleh ancaman, fokus utama pejabat bergeser dari pelayanan publik menjadi pemenuhan permintaan atasan. Dampaknya, proyek fisik yang seharusnya menjadi wajah kemajuan daerah justru lambat dan rawan malapraktik kualitas.

Riau, dengan kekayaan sumber daya alamnya, sangat membutuhkan Misi Infrastruktur yang kuat untuk konektivitas dan logistik. Kasus korupsi ini menjadi penghalang besar bagi akselerasi pembangunan. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti tertundanya perbaikan jalan di pelosok atau pembangunan jembatan yang vital. Korban sesungguhnya adalah masyarakat Riau yang berhak atas fasilitas publik yang layak.

Pembersihan total di Dinas PUPR-PKPP harus segera dilakukan untuk mengembalikan Misi Infrastruktur pada jalurnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap Abdul Wahid dan jaringannya harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap semua proyek yang didanai selama masa kepemimpinannya. Transparansi total dalam tender dan pelaksanaan proyek harus Menjadi Prioritas baru di Riau.

Dengan memastikan bahwa setiap dana infrastruktur benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, Misi Infrastruktur Riau dapat diselamatkan dari ketergadai. Kasus ini harus menjadi Pelajaran Terakhir agar pembangunan di Riau benar-benar didorong oleh integritas dan bukan oleh ambisi pribadi. Masa depan Riau bergantung pada komitmen untuk membangun tanpa korupsi.