Diplomasi Iklim Indonesia: Peran Negara Kepulauan di Forum Global
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, memegang peran penting dan unik dalam Diplomasi Iklim di forum-forum internasional. Kenaikan permukaan air laut, intensitas bencana hidrometeorologi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati maritim menjadikan isu iklim sebagai kepentingan nasional yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, Diplomasi Iklim Indonesia difokuskan untuk menyuarakan perspektif negara-negara kepulauan dan berkembang, menuntut tanggung jawab historis negara-negara maju, dan mendorong mobilisasi pendanaan untuk mitigasi serta adaptasi. Strategi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam negosiasi global.
Menuntut Keadilan Iklim dan Pendanaan
Salah satu fokus utama Diplomasi Iklim Indonesia adalah menuntut keadilan iklim, yaitu desakan agar negara-negara maju yang secara historis merupakan penyumbang emisi terbesar memenuhi komitmen pendanaan mereka. Indonesia secara konsisten berargumen bahwa transisi energi di negara berkembang memerlukan dukungan finansial dan transfer teknologi. Dalam Konferensi Para Pihak (COP) terbaru di Glasgow pada tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu negara yang secara aktif mendorong implementasi janji pendanaan iklim sebesar $100$ miliar per tahun dari negara-negara maju. Komitmen ini dipertegas kembali oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Green Climate Fund (GCF) pada hari Kamis, 28 September 2025, di mana Indonesia menyoroti pentingnya akses yang lebih mudah terhadap modalitas pendanaan lunak.
Peran Kunci dalam Pengurangan Emisi Sektoral
Di sisi domestik, Indonesia menunjukkan komitmen melalui target penurunan emisi yang ambisius dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia berkomitmen mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kunci untuk mencapai target ini adalah melalui dekarbonisasi sektor energi dan penanganan sektor penggunaan lahan dan kehutanan (FOLU). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memperkenalkan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagai langkah konkret untuk menjadikan sektor hutan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih pada tahun 2030. Upaya domestik ini menjadi modal kuat Indonesia dalam Diplomasi Iklim, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menuntut, tetapi juga bertindak.
Sinergi dan Keamanan Nasional
Isu iklim di Indonesia kini telah diintegrasikan dengan isu keamanan nasional. Kenaikan permukaan air laut dan bencana alam ekstrem yang diakibatkannya dapat mengancam pulau-pulau terluar dan infrastruktur vital. Dalam konteks ini, Diplomasi Iklim Indonesia didukung oleh kesiapan pertahanan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) secara rutin melaksanakan simulasi dan latihan mitigasi bencana di kawasan pesisir. Latihan evakuasi massal akibat potensi tsunami, yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 10 April 2026, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola risiko iklim. Melalui sinergi antara negosiasi global, implementasi domestik yang tegas, dan kesiapan keamanan, Indonesia menegaskan peran vitalnya sebagai pemimpin negara kepulauan dalam menghadapi krisis iklim.
